Di dalam perbincangan apa kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) mesti disudahi tahun 2021 serta Indonesia dapat mencapainya dengan cara gratis, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan KK Freeport udah menyandera pemerintah serta cuma dapat disudahi dengan negosiasi.
“Kontrak yg menyandera serta menangkap sesuai itu memang cuma dapat disudahi dengan kontrak baru lewat negosiasi. Gak dapat disudahi demikian saja, ” menurut Mahfud dalam info tertulisnya.
Mahfud memberi komentar sejumlah komentar sehubungan pemikiran sesat kalau pemerintah, lewat Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) , dapat dapatkan PTFI dengan cara gratis disaat kontrak mereka selesai di 2021.
Inalum pada Jumat menaikkan kepemilikannya di PTFI dari 9. 36% berubah menjadi 51% dengan membayar US$3. 85 miliar atau Rp 55 triliun serta berubah menjadi pengontrol perusahaan yang miliki tambang Grasberg di Papua dengan kekayaan emas, perunggu serta perak sebesar Rp 2, 400 triliun sampai 2041.
Dengan beralihnya kepemilikan PTFI dari perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan (FCX) ke entitas Indonesia, operasional PTFI juga berubah dari KK ke Izin Upaya Pertambangan Teristimewa Operasi Produksi (IUPK) .
“Menurut hukum, tiap-tiap kontrak laku menjadi undang-undang untuk beberapa pihak yang membuat. Kontrak cuma dapat disudahi dgn kontrak baru lewat azas konsensual, ” kata Mahfud.
“Ada yg nanya, ‘apakah kontrak konsisten mengikat kalau dibikin dengan disangka ada penyuapan? ’ Itu mesti diputus oleh peradilan pidana dahulu, serta peradilan pidana untuk perkara korupsi atau penyuapan miliki saat kedaluwarsa saat 18 tahun. KK itu berlangsung tahun 1991, serta kedaluwarsanya pada 2009. ” jelas Mahfud.
Baca Juga: fungsi manajemen
“Seharusnya bila pengin dipidanakan paling lambat ya tahun 2009, ” imbuhnya.
PTFI lakukan eksplorasi serta penambangan berdasar pada KK dengan pemerintah Indonesia yang di tandatangani pada tahun 1967 di masa Soeharto serta diperbaiki lewat KK tahun 1991 di masa Presiden yang sama seperti saat operasi sampai 2021.
Artikel Terkait: pengertian sistem informasi manajemen
Sehubungan dengan saat operasi itu, FCX serta pemerintah miliki interpretasi yang tidak serupa atas isi masalah perpanjangan. Artian FCX ialah jika KK akan selesai di tahun 2021 tapi mereka memiliki hak ajukan perpanjangan kedua kalinya 10 tahun (sampai 2041) . Pemerintah tak kan meredam atau tunda perjanjian itu dengan cara " tdk lumrah " .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar