Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan kepatuhan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR.
Akhirnya, tingkat kepatuhan LHKPN paling tinggi dicapai oleh Fraksi Partai NasDem.
Dari ini, KPK mengharap publik dapat jadikan pertimbangan dalam pilih dalam pemilu 17 April akan datang.
Baca Juga: pakta Integritas
KPK mengharap, publik pilih untuk mengecilkan kekuatan korupsi.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, laporan LHKPN ini menjadi satu diantara prasyarat.
"KPK juga menginformasikan serta publik di semua Indonesia dapat lihat siapapun anggota DPR anggota MPR, DPD serta DPRD di semua Indonesia yang telah memberikan laporan atau belum memberikan laporan kekayaannya.
Artikel Terkait: Integrasi
Itu dapat disaksikan dengan terbuka di web KPK," kata Febri pada wartawan, Kamis (11/4/2019).
Febri meneruskan, transparan dalam buka kekayaan salah satu tanda dalam satu jujur dan berkarakter kuat.
"Dalam kerangka buka kekayaan pada publik salah satu tanda yang sangat minimum sebetulnya berkaitan dengan kepatuhan serta jujur dan berkarakter kuat diinginkan," katanya.
Dihubungi terpisah, periset Indonesia Parliamentary Center (IPC) Arbain menyatakan LHKPN dapat jadi ukuran memandang jujur dan berkarakter kuat seseorang petinggi negara.
Anggota DPR yang tidak memberikan laporan kekayaannya, semestinya tidak diambil kembali.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar