Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kumuh tercatat dari 81,63 hektar menjadi 49,27 hektar di Kabupaten Bangka. Lokasi kumuh tersebut berada di Kampung Nelayan 1, Nelayan 2 di Kecamatan Sungailiat dan Mantung Kecamatan Belinyu.
Baca Juga: ukuran pipa PVC
Waode Elvianti (41) warga nelayan 1 mengatakan pihak pemerintah telah membujuk mereka untuk secepatnya pindah dari lokasi yang saat ini mereka tinggal. Dalam waktu dekat ini, Waode bersama anak dan suaminya yang telah 13 tahun tinggal akan pindah ke rusunawa tak jauh dari kediamanya.
"Kita memang ada disuruh pindah dari sini, karena ini ingin digusur. Diminta untuk tinggal di rusunawa, kami si bersedia saja, cuman karena nelayan susah turun tangganya, karena sering keluar tengah malam untuk melaut,"ungkap Elvianti kepada bangkapos.com, Senin (29/7/2019).
Kondisi rumah Elvianti tepat berada di pinggiran perairan kampung Nelayan, kondisinya terlihat sederhana, dinding serta pijakan kaki semuanya terbuat dari papan, selain itu kondisi lingkungan sekitar yang kotor terlihat sehingga membuat tak nyaman bila berlama di lokasi tersebut.
Selain itu, rumah Elvianti juga tak memiliki kamar mandi, sehingga setiap mandi dan buang air besar dan kecil harus menumpang ke rumah tetangga.
"Kalau kami ingin BAB itu numpang di rumah tetangga termasuk mandi, disitu, kalau nyamuk tidak sangat banyak,"jelasnya.
Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, mengatakan dalam mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Kabupaten Bangka pembangunan jangka menengah (RPJM) 2019-2023, misi ketiga Bupati mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah dengan meningkatkan infrastruktur sosial.
"Ini salah satu kegiatan lokakarya kita, tanpa kumuh kita melakukan serta membuat konsep menuntaskan kota kumuh menjadi satu pemikiran dan gotong royong bersama OPD, seperti dinas kesehatan terkait fasilitas kesehatan, dan pembangunan jalan dari dinas PUPR, kita semuanya gotong royong untuk mewujudkan Kota tanpa kumuh ini bisa kita wujudkan,"jelas Wakil Bupati Bangka, Syahbudin.
Syahbudin menambahkan tentunya dengan masih adanya kota kumuh berarti taraf ekonomi di suatu daerah masih dikatakan rendah.
"Jelas taraf ekonomi masih rendah untuk daerah pesisir memang mohon maaf ya akrab dengan garis kemiskinan, namun kondisi ini harus di balik, bahwa daerah pesisir itu kaya ada wisata dan sumber ikan,menjadi pendomprak masyarakat untuk kita mewujudkan kota tanpa kumuh,"tukasnya.
Terpisah, Nurul Azmi, Kasi Perencanaan Balai Prasarana Pemukiman Babel, mengatakan target bebas Kumuh untuk wilayah Kabupaten Bangka tahun 2019, namun masih ada beberapa wilayah yang belum sehingga perlu dilakukan perbaikan serta pemindahan rumah warga seperti di daerah nelayan dua.
Pilihan Redaksi: Semen Merah Putih
"Memang kemungkinan selesai 2020, tetapi sebenarnya target bebas kumuh itu 2019 nol persen kumuh namun ada PR kita di kawasan nelayan dilakukan kegiatan. Artinya akan ada pemindahkan lokasi coba bantu ada titik rumah di luar daratan harus diangkat masuk di rusunawa yang kita bangun. Semua memang sudah di data oleh teman di pemda, ada tetap disitu dengan kondisi rumah diperbaiki nantinya,"ungkapnya.
Kamis, 01 Agustus 2019
Penyebab Pembangkit Listrik Gasib Resmi Beroperasi PLN Hemat Rp 25 M per Tahun
PLN telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kota Gasib, Riau dengan kapasitas listrik 25 megawatt (MW). PLTMG ini merupakan pembangkit subtitusi dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Baca Juga: harga kabel listrik
Dari subtitusi ini PLN diproyeksikan bisa menghemat hingga Rp 25 miliar biaya bahan bakar. Direktur Regional Sumatera, Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan penghematan ini diperoleh dari substitusi bahan bakar pembangkit dari High Speed Diesel (HSD) ke gas.
"Semula sistem kelistrikan Kabupaten Siak dari PLTD di Siak dan PLTD Sei Apit, kemudia disubtitusi ke gas," ujarnya, dalam keterangan pers, Rabu (31/7). PLN tak hanya meresmikan gardu induk Kota Gasib, Riau, tetapi juga gardu induk (GI) New Garuda Sakti sebesar 30 MVA dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Dumai.
Dengan adanya infrastruktur kelistrikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah pelanggan listrik dan menumbuhkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Siak.
Selain itu, juga diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan di sektor pariwisata serta sektor industri di sana.
Sementara itu untuk program listrik desa, sampai dengan semester I 2019 PLN telah menyelesaikan penyambungan listik di 1.778 desa dengan presentase rasio desa sebesar 95.64%. PLN menargetkan pada akhir 2019 bisa menyelesaikan penyambungan listrik 81 desa lainnya demi mencapai rasio 100% desa berlistrik.
"Dengan semangat dari teman-teman PLN serta dukungan penuh dari kita semua, "InsyaAllah saya optimistis desa berlistrik di Provinsi Riau dapat rampung di tahun ini," Gubernur Riau H. Syamsuar.
Adapun permintaan daya listrik di Provinsi Riau telah tumbuh pesat. Hal ini terlihat dari data penjualan tenaga listrik di semester I tahun 2019 naik sebesar 145,2 gigawatt hour (GWh) atau tumbuh sebesar 6,83% dari tahun lalu. Sebelumnya, PLN juga telah mersmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Grati Unit 3 yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur dengan kapasitas 450 megawatt (MW).
Dari pembangunan pembangkit listrik tersebut diharapkan bisa membantu agar seluruh rumah di Pasuruan teraliri listrik.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan menyatakan pembangkit ini menggunakan teknologi generasi terbaru yang mampu menghemat biaya operasional.
Artikel Terkait: harga kusen aluminium
"Kami dapat pasokan gas dari Blok Kangean, per harinya butuh 40 MMCFD, biayanya hemat jadi Rp 2.800 per kWh," kata dia, di Jawa Timur, Jumat (26/7). Penghematan ini diapresiasi oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan yang juga turut hadir dalam peresmian pembangkit tersebut.
"Ini bisa dicontoh standar PLTGU yang lain. Karena kalau efesien minimal tarif listrik tidak naik," ujarnya.
Baca Juga: harga kabel listrik
Dari subtitusi ini PLN diproyeksikan bisa menghemat hingga Rp 25 miliar biaya bahan bakar. Direktur Regional Sumatera, Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan penghematan ini diperoleh dari substitusi bahan bakar pembangkit dari High Speed Diesel (HSD) ke gas.
"Semula sistem kelistrikan Kabupaten Siak dari PLTD di Siak dan PLTD Sei Apit, kemudia disubtitusi ke gas," ujarnya, dalam keterangan pers, Rabu (31/7). PLN tak hanya meresmikan gardu induk Kota Gasib, Riau, tetapi juga gardu induk (GI) New Garuda Sakti sebesar 30 MVA dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Dumai.
Dengan adanya infrastruktur kelistrikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah pelanggan listrik dan menumbuhkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Siak.
Selain itu, juga diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan di sektor pariwisata serta sektor industri di sana.
Sementara itu untuk program listrik desa, sampai dengan semester I 2019 PLN telah menyelesaikan penyambungan listik di 1.778 desa dengan presentase rasio desa sebesar 95.64%. PLN menargetkan pada akhir 2019 bisa menyelesaikan penyambungan listrik 81 desa lainnya demi mencapai rasio 100% desa berlistrik.
"Dengan semangat dari teman-teman PLN serta dukungan penuh dari kita semua, "InsyaAllah saya optimistis desa berlistrik di Provinsi Riau dapat rampung di tahun ini," Gubernur Riau H. Syamsuar.
Adapun permintaan daya listrik di Provinsi Riau telah tumbuh pesat. Hal ini terlihat dari data penjualan tenaga listrik di semester I tahun 2019 naik sebesar 145,2 gigawatt hour (GWh) atau tumbuh sebesar 6,83% dari tahun lalu. Sebelumnya, PLN juga telah mersmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Grati Unit 3 yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur dengan kapasitas 450 megawatt (MW).
Dari pembangunan pembangkit listrik tersebut diharapkan bisa membantu agar seluruh rumah di Pasuruan teraliri listrik.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan menyatakan pembangkit ini menggunakan teknologi generasi terbaru yang mampu menghemat biaya operasional.
Artikel Terkait: harga kusen aluminium
"Kami dapat pasokan gas dari Blok Kangean, per harinya butuh 40 MMCFD, biayanya hemat jadi Rp 2.800 per kWh," kata dia, di Jawa Timur, Jumat (26/7). Penghematan ini diapresiasi oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan yang juga turut hadir dalam peresmian pembangkit tersebut.
"Ini bisa dicontoh standar PLTGU yang lain. Karena kalau efesien minimal tarif listrik tidak naik," ujarnya.
Rabu, 24 Juli 2019
Tips Mencari Kusen dan Daun Pintu Kayu di Kawasan Semanan Jakarta Barat
Punya rencana merenovasi rumah? Jika akan memakai kusen dan daun pintu kayu, bisa menyambangi sentra kusen dan daun pintu kayu di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
Baca Juga: harga kusen aluminium
Lokasinya, dekat dengan sentra tempe yang terkenal di Semanan. Ada sekitar 10 gerai perajin kusen yang berjejer di sana.
Sekitar 10 meter dari lokasi itu, Anda juga bisa menjumpai lima gerai perajin lainnya. Kesibukan perajin menggergaji dan mengamplas kayu menjadi pemandangan di sentra tersebut.
Pusat produksi pintu dan kusen ini berdiri sekitar tiga tahun lalu atau mulai tahun 2015. Awalnya, area yang dihuni para perajin adalah tanah kosong.
Rata-rata pemilik workshop adalah mereka yang menjajal peruntungan dalam dunia usaha, setelah lama bekerja sebagai karyawan. Ada juga yang sengaja membuka disana, setelah menutup gerai di lokasi lama.
Bahrul, pembuat kusen dan daun pintu, mengatakan, sebelum menempati sentra ini, dia membuka gerainya di sekitar ringroad Jakarta Barat.
Lantaran masa kontrak lokasi sudah habis, mau tidak mau dia berpindah lokasi.
Bahrul baru menempati kawasan Semanan sekitar tiga tahun lalu. Dia bilang, lokasi workshop lebih kecil dan sepi pengunjung. Maklum saja, lokasi pusat produksi kusen dan pintu ini cukup jauh dari jalan raya utama.
Artikel Terkait: Semen Merah Putih
Di gerainya, Bahrul melayani pembuatan kusen dan pintu berbagai model dan ukuran.
Maklum saja, dia lebih banyak menerima permintaan dengan model sesuai keinginan konsumen.
Baca Juga: harga kusen aluminium
Lokasinya, dekat dengan sentra tempe yang terkenal di Semanan. Ada sekitar 10 gerai perajin kusen yang berjejer di sana.
Sekitar 10 meter dari lokasi itu, Anda juga bisa menjumpai lima gerai perajin lainnya. Kesibukan perajin menggergaji dan mengamplas kayu menjadi pemandangan di sentra tersebut.
Pusat produksi pintu dan kusen ini berdiri sekitar tiga tahun lalu atau mulai tahun 2015. Awalnya, area yang dihuni para perajin adalah tanah kosong.
Rata-rata pemilik workshop adalah mereka yang menjajal peruntungan dalam dunia usaha, setelah lama bekerja sebagai karyawan. Ada juga yang sengaja membuka disana, setelah menutup gerai di lokasi lama.
Bahrul, pembuat kusen dan daun pintu, mengatakan, sebelum menempati sentra ini, dia membuka gerainya di sekitar ringroad Jakarta Barat.
Lantaran masa kontrak lokasi sudah habis, mau tidak mau dia berpindah lokasi.
Bahrul baru menempati kawasan Semanan sekitar tiga tahun lalu. Dia bilang, lokasi workshop lebih kecil dan sepi pengunjung. Maklum saja, lokasi pusat produksi kusen dan pintu ini cukup jauh dari jalan raya utama.
Artikel Terkait: Semen Merah Putih
Di gerainya, Bahrul melayani pembuatan kusen dan pintu berbagai model dan ukuran.
Maklum saja, dia lebih banyak menerima permintaan dengan model sesuai keinginan konsumen.
Senin, 22 Juli 2019
Penyebab Proyek Perumahan Joni NGK Belum Disetujui Bupati Muaro Jambi
Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro belum bersedia mengizinkan PT Niaga Guna Kencana (NGK) melanjutkan pembangunan Perumahan Verona Residance di samping gapura pintu masuk Kantor Bupati Muaro Jambi.
Baca Juga: harga satuan pekerjaan tukang
Masnah meminta agar perusahaan milik Joni NGK itu terlebih dahulu melakukan ekspos rencana pembangunan perumahan itu dihadapan pemerintah. Ekpos yang diminta itu berupa rencana pengelolaan serapan air maupun rencana jalan khusus menuju Perumahan Verona.
"Sebenarnya nggak ada masalah, cuma kita meminta diekspos dulu. Bagaimana resapan airnya dan bagaimana rencana jalan khususnya," kata Masnah Busro saat ditanyai Gatra.com di Gedung DPRD Muaro Jambi, Senin (22/7).
Masnah memastikan Pemkab Muaro Jambi tidak akan memberikan izin kepada PT NGK untuk menggunakan jalan perkantoran Bupati Muaro Jambi untuk dijadikan akses masuk menuju Perumahan Verona. Masnah menyarankan agar Joni NGK membangun jalan khusus menuju Perumahan Verona dan tidak boleh melewati jalan kantor bupati.
"Tidak boleh, ada Perdanya. Jalan kantor bupati ini jalan khusus. Mereka harus membangun jalannya sendiri. Tidak boleh melewati jalan perkantoran bupati," katanya.
Masnah mengatakan apabila persoalan yang disebutkannya tersebut bisa dipenuhi NGK, termasuk memenuhi berbagai komitmennya di lapangan, maka Pemkab Muaro Jambi akan mempersilakan untuk melanjutkan pembangunan Perumahan Verona.
"Kalau sudah dipenuhi, ya silakan," ujarnya.
Pembangunan Perumahan Verona Residance yang dilaksanakan PT NGK sejak awal memang telah menuai masalah. Perusahaan milik Joni NGK itu langsung melakukan aktivitas pembersihan dan pematangan lahan tanpa mengantongi izin lingkungan dan Izin Operasional.
Artikel Terkait: harga kaca tempered
Kegiatan PT NGK ini akhirnya dihentikan Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi. Penghentian itu dilakukan melalui surat nomor 660/45/II.I/ DLH tertanggal 12 Februari 2019. Surat itu ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Firmansyah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Firmansyah membenarkan pernah menegur PT NGK melalui surat. Surat itu dilayangkan karena pada saat itu perusahaan belum memiliki Izin Lingkungan dan Izin Operasional.
"Kalau sekarang sudah lengkap, mereka mengurus perizinan melalui OSS," kata Firmansyah.
Baca Juga: harga satuan pekerjaan tukang
Masnah meminta agar perusahaan milik Joni NGK itu terlebih dahulu melakukan ekspos rencana pembangunan perumahan itu dihadapan pemerintah. Ekpos yang diminta itu berupa rencana pengelolaan serapan air maupun rencana jalan khusus menuju Perumahan Verona.
"Sebenarnya nggak ada masalah, cuma kita meminta diekspos dulu. Bagaimana resapan airnya dan bagaimana rencana jalan khususnya," kata Masnah Busro saat ditanyai Gatra.com di Gedung DPRD Muaro Jambi, Senin (22/7).
Masnah memastikan Pemkab Muaro Jambi tidak akan memberikan izin kepada PT NGK untuk menggunakan jalan perkantoran Bupati Muaro Jambi untuk dijadikan akses masuk menuju Perumahan Verona. Masnah menyarankan agar Joni NGK membangun jalan khusus menuju Perumahan Verona dan tidak boleh melewati jalan kantor bupati.
"Tidak boleh, ada Perdanya. Jalan kantor bupati ini jalan khusus. Mereka harus membangun jalannya sendiri. Tidak boleh melewati jalan perkantoran bupati," katanya.
Masnah mengatakan apabila persoalan yang disebutkannya tersebut bisa dipenuhi NGK, termasuk memenuhi berbagai komitmennya di lapangan, maka Pemkab Muaro Jambi akan mempersilakan untuk melanjutkan pembangunan Perumahan Verona.
"Kalau sudah dipenuhi, ya silakan," ujarnya.
Pembangunan Perumahan Verona Residance yang dilaksanakan PT NGK sejak awal memang telah menuai masalah. Perusahaan milik Joni NGK itu langsung melakukan aktivitas pembersihan dan pematangan lahan tanpa mengantongi izin lingkungan dan Izin Operasional.
Artikel Terkait: harga kaca tempered
Kegiatan PT NGK ini akhirnya dihentikan Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi. Penghentian itu dilakukan melalui surat nomor 660/45/II.I/ DLH tertanggal 12 Februari 2019. Surat itu ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Firmansyah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Firmansyah membenarkan pernah menegur PT NGK melalui surat. Surat itu dilayangkan karena pada saat itu perusahaan belum memiliki Izin Lingkungan dan Izin Operasional.
"Kalau sekarang sudah lengkap, mereka mengurus perizinan melalui OSS," kata Firmansyah.
Penyebab Kompensasi Dipangkas, Tarif Listrik Tidak Tetap Jadi Keharusan
PT PLN (Persero) menyatakan penerapan tarif listrik golongan non subsidi menjadi tidak tetap (adjustment) merupakan sebuah keharusan, jika pemerintah sudah tidak lagi memberi kompensasi.
Plt Vice President Corporate Communication PLN Dwi Suryo Abdullah mengatakan, kompensasi adalah penggantian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik yang harus dibayarkan pemerintah kepada PLN. Langkah ini untuk menoboki selisih antara harga jual listrik ke masyarakat dengan BBP listrik.
Baca Juga: harga kabel listrik
Hal ini merupakan dampak dari penerapan tarif listrik yang tidak mengalami perubahan sejak pertengahan 2016 sampai akhir 2019. "Karena tarif penjualan tenaga listrik yang lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya," kata Abdul, di Jakarta, Jumat (28/6/2019).
Abdul mengatakan, jika pemerintah memang benar-benar tidak lagi memberikan kompensasi untuk tarif listrik, maka sudah seharusnya tarif listrik pelanggan non subsidi dibuat tidak tetap. Kemudian tarif disesuaikan dengan formula yang digunakan, sehingga mengikuti harga keekonomian.
Untuk diketahui, tiga faktor pembentuk tarif listrik adalah harga Minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi dan kurs dolar Amerika Serikat.
"Artinya jika memang ada wacana memangkas kompensasi tersebut, penyesuaian tarif listrik atau adjusment menjadi diperlukan. sehingga tidak ada selisih antara harga keekonomian dan tarif yang betul-betul ditetapkan," tuturnya.
Abdul mengaku tak bisa turut campur dengan keputusan pengurangan kompensasi terhadap PLN. Ini sudah menjadi kewenangan pemerintah sepenuhnya.
PLN dikatakan akan melaksanakan dan mendukung keputusan pemerintah tersebut. Sebab itu jika terjadi kenaikan tarif listrik, maka di luar kewenangan PLN.
"Mengenai kemungkinan dinaikkannya tarif dasar listrik (TDL) dalam rangka pengurangan kompensasi ini, mengikuti apa yang jadi persetujuan pemerintah," tandasnya.
2 dari 3 halaman
YLKI: Tarif Listrik Tak Hanya Naik, Tapi Harus Bisa Turun
20160413- Tarif Listrik untuk Rumah Tangga akan Naik-Jakarta- Angga Yuniar
Warga mengecek meteran listrik di rusun tempat tinggalnya, Jakarta, Rabu (13/4). Tarif listrik untuk golongan rumah tangga (R1) 900VA akan naik sebesar 140% mulai 1 Juli 2016. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Yayasan Lembaga Konsumen Indoneia (YLKI) mengingatkan, PT PLN (Persero) tidak menjadikan penerapan kembali tarif listrik tidak tetap untuk golongan nonsubsidi, dijadikan alasan menaikkan tagihan listrik.
Ketua Umum YLKI, Tulus Abadi mengatakan, penerapan tarif listrik tidak tetap atau adjustment tarif merupakan hal yang lumrah, tapi jangan dijadikan ketetapan PLN untuk hanya menaikan tarif. Sebab jika skema tarif listrik tidak tetap juga diterapkan, ada kemungkinan tarif juga turun.
"Adjusment konsep yang terjadi di mana-mana, tapi jangan sampai adjusment sifatnya menjadi legitimasi untuk menaikkan tarif, adjusment itu bisa naik bisa turun," kata Tulus, di Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Tulus menuturkan, dalam menetapkan besaran tarif PLN harus mengikuti pergerakan formula, sehingga jika formula harga turun, tarif listrik juga mengikutinya.
"Kalau dinamika eksternalnya mewajibkan tarif untuk turun, ya harus turun tarifnya, jangan sampai yang terjadi adjusment untuk naikkan tarif tapi juga harus disetting untuk bisa menurunkan tarif," tutur dia.
Artikel Terkait: ukuran pipa PVC
Untuk diketahui, dalam penetapan tarif PLN mengacu pada tiga faktor, yaitu inflasi, kurs dolar Amerika Serikat (AS) dan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).
Dia mengungkapkan, sebenarnya masyarakat pengguna listrik nonsubsidi sudah terbiasa dengan tarif listrik tidak tetap, tapi sejak pertengahan Juli 2016 pemerintah memutuskan untuk menahan tarif hingga akhir 2019.
"Karena ada inkonsistensi kebijakan ada peraturan Menteri ESDM sudah jelas ada adjusment, sudah bagus minimal untuk non subsidi itu bagus, tapi ditahan lagi jadi akhirnya kalau menurut saya harus dimulai lagi dari nol," tandasnya.
Plt Vice President Corporate Communication PLN Dwi Suryo Abdullah mengatakan, kompensasi adalah penggantian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik yang harus dibayarkan pemerintah kepada PLN. Langkah ini untuk menoboki selisih antara harga jual listrik ke masyarakat dengan BBP listrik.
Baca Juga: harga kabel listrik
Hal ini merupakan dampak dari penerapan tarif listrik yang tidak mengalami perubahan sejak pertengahan 2016 sampai akhir 2019. "Karena tarif penjualan tenaga listrik yang lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya," kata Abdul, di Jakarta, Jumat (28/6/2019).
Abdul mengatakan, jika pemerintah memang benar-benar tidak lagi memberikan kompensasi untuk tarif listrik, maka sudah seharusnya tarif listrik pelanggan non subsidi dibuat tidak tetap. Kemudian tarif disesuaikan dengan formula yang digunakan, sehingga mengikuti harga keekonomian.
Untuk diketahui, tiga faktor pembentuk tarif listrik adalah harga Minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi dan kurs dolar Amerika Serikat.
"Artinya jika memang ada wacana memangkas kompensasi tersebut, penyesuaian tarif listrik atau adjusment menjadi diperlukan. sehingga tidak ada selisih antara harga keekonomian dan tarif yang betul-betul ditetapkan," tuturnya.
Abdul mengaku tak bisa turut campur dengan keputusan pengurangan kompensasi terhadap PLN. Ini sudah menjadi kewenangan pemerintah sepenuhnya.
PLN dikatakan akan melaksanakan dan mendukung keputusan pemerintah tersebut. Sebab itu jika terjadi kenaikan tarif listrik, maka di luar kewenangan PLN.
"Mengenai kemungkinan dinaikkannya tarif dasar listrik (TDL) dalam rangka pengurangan kompensasi ini, mengikuti apa yang jadi persetujuan pemerintah," tandasnya.
2 dari 3 halaman
YLKI: Tarif Listrik Tak Hanya Naik, Tapi Harus Bisa Turun
20160413- Tarif Listrik untuk Rumah Tangga akan Naik-Jakarta- Angga Yuniar
Warga mengecek meteran listrik di rusun tempat tinggalnya, Jakarta, Rabu (13/4). Tarif listrik untuk golongan rumah tangga (R1) 900VA akan naik sebesar 140% mulai 1 Juli 2016. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Yayasan Lembaga Konsumen Indoneia (YLKI) mengingatkan, PT PLN (Persero) tidak menjadikan penerapan kembali tarif listrik tidak tetap untuk golongan nonsubsidi, dijadikan alasan menaikkan tagihan listrik.
Ketua Umum YLKI, Tulus Abadi mengatakan, penerapan tarif listrik tidak tetap atau adjustment tarif merupakan hal yang lumrah, tapi jangan dijadikan ketetapan PLN untuk hanya menaikan tarif. Sebab jika skema tarif listrik tidak tetap juga diterapkan, ada kemungkinan tarif juga turun.
"Adjusment konsep yang terjadi di mana-mana, tapi jangan sampai adjusment sifatnya menjadi legitimasi untuk menaikkan tarif, adjusment itu bisa naik bisa turun," kata Tulus, di Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Tulus menuturkan, dalam menetapkan besaran tarif PLN harus mengikuti pergerakan formula, sehingga jika formula harga turun, tarif listrik juga mengikutinya.
"Kalau dinamika eksternalnya mewajibkan tarif untuk turun, ya harus turun tarifnya, jangan sampai yang terjadi adjusment untuk naikkan tarif tapi juga harus disetting untuk bisa menurunkan tarif," tutur dia.
Artikel Terkait: ukuran pipa PVC
Untuk diketahui, dalam penetapan tarif PLN mengacu pada tiga faktor, yaitu inflasi, kurs dolar Amerika Serikat (AS) dan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).
Dia mengungkapkan, sebenarnya masyarakat pengguna listrik nonsubsidi sudah terbiasa dengan tarif listrik tidak tetap, tapi sejak pertengahan Juli 2016 pemerintah memutuskan untuk menahan tarif hingga akhir 2019.
"Karena ada inkonsistensi kebijakan ada peraturan Menteri ESDM sudah jelas ada adjusment, sudah bagus minimal untuk non subsidi itu bagus, tapi ditahan lagi jadi akhirnya kalau menurut saya harus dimulai lagi dari nol," tandasnya.
Penyebab Produksi Keramik Di Musim Kemarau Meningkat
Musim kemarau yang panas tidak selalu berdampak negatif bagi orang-orang. Ada sebagian masyarakat yang mendapat keuntungan karena panasnya matahari saat musim kemarau.
Baca Juga: keramik lantai
Seperti halnya pengrajin gerabah atau keramik yang berbahan dasar tanah liat di Desa Anjun, Kecamatan Plered, Purwakarta.
Proses pengeringan keramik yang masih menggunakan cara alami menjadi lebih cepat karena teriknya matahari.
Hal itulah yang dianggap menguntungkan dari suhu yang panas saat musim kemarau kali ini.
Seorang pengrajin keramik di desa tersebut, Agung (21) mengatakan jika tidak ada matahari yang terik, keramik buatannya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengering.
''Biasanya penjemuran keramik ini sekitar satu minggu, tapi saat ini dua hari juga sudah kering keramiknya," kata Agung saat ditemui di sela kegiatannya membuat keramik dari tanah liat, Kamis (11/7/2019).
Oleh karena cepatnya proses pengeringan keramik, jumlah produksi setiap harinya pun bertambah.
Artikel Terkait: harga keramik kamar mandi
Sebagai contoh, Agung mengaku saat ini jumlah produksi keramik standar berupa pot bunga bisa mencapai seratus pot.
Dengan demikian ia bisa menambah dan menyimpan persediaan produknya sebelum musim hujan nanti tiba, yang akan cukup sulit mengeringkan keramik buatannya.
Baca Juga: keramik lantai
Seperti halnya pengrajin gerabah atau keramik yang berbahan dasar tanah liat di Desa Anjun, Kecamatan Plered, Purwakarta.
Proses pengeringan keramik yang masih menggunakan cara alami menjadi lebih cepat karena teriknya matahari.
Hal itulah yang dianggap menguntungkan dari suhu yang panas saat musim kemarau kali ini.
Seorang pengrajin keramik di desa tersebut, Agung (21) mengatakan jika tidak ada matahari yang terik, keramik buatannya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengering.
''Biasanya penjemuran keramik ini sekitar satu minggu, tapi saat ini dua hari juga sudah kering keramiknya," kata Agung saat ditemui di sela kegiatannya membuat keramik dari tanah liat, Kamis (11/7/2019).
Oleh karena cepatnya proses pengeringan keramik, jumlah produksi setiap harinya pun bertambah.
Artikel Terkait: harga keramik kamar mandi
Sebagai contoh, Agung mengaku saat ini jumlah produksi keramik standar berupa pot bunga bisa mencapai seratus pot.
Dengan demikian ia bisa menambah dan menyimpan persediaan produknya sebelum musim hujan nanti tiba, yang akan cukup sulit mengeringkan keramik buatannya.
Jumat, 12 Juli 2019
Alasan Semen Indonesia Komitmen Entaskan Kemiskinan
Semen Indonesia (Persero) Tbk, berkomitmen mengentaskan kemiskinan di wilayah operasional perusahaan, yang berada di Desa Sumber Arum, Kecamatan Kerek, Tuban. Salah satu sumbangsih perusahaan semen milik negara ini dalam upaya menyejahterakan masyarakat sekitar adalah membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH).
Baca Juga: Aquaproof
Senior Manager of Public Relation & CSR Semen Indonesia, Setiawan Prasetyo, mengatakan Semen Indonesia (SMI) Pabrik Tuban melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, sedang membangun RTLH sebanyak tujuh unit rumah yang berada di wilayah operasional perusahaan di tahun 2019.
Namun saat ini baru unit lima unit RTLH yang rampung digarap, sedangkan dua unit lainnya masih dalam tahap survey lokasi. Untuk anggaran tiap unit rumah nilainya sebesar Rp 45 juta.
"Sebanyak lima unit pembangunan RTLH sudah selesai dan diserahterimakan kepada warga penerima, yang dua unit lagi menyusul dan saat ini masih dalam tahap survey lokasi," kata Setiawan, Selasa (2/7/2019).
Iwan sapaan akrab Senior Manager of Public Relation & CSR Semen Indonesia melanjutkan, selain bantuan pembangunan RTLH dari CSR perusahaan, masih terdapat tambahan delapan unit lagi yang merupakan sumbangsih dari zakat, infaq dan shodaqah seluruh Karyawan Semen Indonesia di Tuban melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Semen Indonesia.
Artikel Terkait: harga acrylic
Jika ditotal, pada 2019 ini Semen Indonesia membangun RTLH sebanyak 15 unit.
Dengan diberikannya bantuan rehab rumah tersebut, perusahaan berharap dapat membuat para penerima bantuan (penghuni, red) lebih nyaman menempati tempat tinggalnya.
Dia menambahkan rumah yang dibangun ini merupakan usulan dari pihak desa, kemudian diverifikasi kelayakannya untuk mendapatkan bantuan.
Skala prioritas juga menjadi acuan perusahaan dalam memberikan bantuanbantuan RTLH ke warga yang berhak menerima.
Baca Juga: Aquaproof
Senior Manager of Public Relation & CSR Semen Indonesia, Setiawan Prasetyo, mengatakan Semen Indonesia (SMI) Pabrik Tuban melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, sedang membangun RTLH sebanyak tujuh unit rumah yang berada di wilayah operasional perusahaan di tahun 2019.
Namun saat ini baru unit lima unit RTLH yang rampung digarap, sedangkan dua unit lainnya masih dalam tahap survey lokasi. Untuk anggaran tiap unit rumah nilainya sebesar Rp 45 juta.
"Sebanyak lima unit pembangunan RTLH sudah selesai dan diserahterimakan kepada warga penerima, yang dua unit lagi menyusul dan saat ini masih dalam tahap survey lokasi," kata Setiawan, Selasa (2/7/2019).
Iwan sapaan akrab Senior Manager of Public Relation & CSR Semen Indonesia melanjutkan, selain bantuan pembangunan RTLH dari CSR perusahaan, masih terdapat tambahan delapan unit lagi yang merupakan sumbangsih dari zakat, infaq dan shodaqah seluruh Karyawan Semen Indonesia di Tuban melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Semen Indonesia.
Artikel Terkait: harga acrylic
Jika ditotal, pada 2019 ini Semen Indonesia membangun RTLH sebanyak 15 unit.
Dengan diberikannya bantuan rehab rumah tersebut, perusahaan berharap dapat membuat para penerima bantuan (penghuni, red) lebih nyaman menempati tempat tinggalnya.
Dia menambahkan rumah yang dibangun ini merupakan usulan dari pihak desa, kemudian diverifikasi kelayakannya untuk mendapatkan bantuan.
Skala prioritas juga menjadi acuan perusahaan dalam memberikan bantuanbantuan RTLH ke warga yang berhak menerima.
Langganan:
Postingan (Atom)